Respons Dugaan Pungli di Sekolah, KCD Depok: Tak Usah Bayar!

Ilustrasi suap.

Advertisements

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Kota Depok Asep Sudarsono angkat bicara soal dugaan pungli di sekolah Depok.

Menurutnya, besaran sumbangan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan orang tua serta program yang disusun sekolah. Sumbangan pendidikan itu juga tertuang dalam Rancangan Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).

“Yang jelas jika program yang disusun sudah bisa dibiayai dari BOS (bantuan operasional sekolah) pusat serta BOPD (biaya operasional pendidikan daerah) dari Pemda Jabar, sekolah tidak boleh meminta bantuan dari orang tua,” tegas Asep, Rabu (13/9/2023).

Ia melanjutkan, bila program yang disusun oleh sekolah masih belum bisa dibiayai oleh dana BOS dan BOPD, sekolah baru diperbolehkan meminta sumbangan kepada orang tua melalui komite.

“Khusus bagi orang tua yang mampu sesuai dengan kemampuan orang tua, bagi yang tidak mampu, tidak boleh dimintai sumbangan apapun,” lanjutnya.

Asep mengatakan, kalau bantuan dari orang tua tidak ada, sekolah harus menyesuaikan program yang telah disusun disesuaikan anggaran yang ada, dengan skala prioritas.

Disinggung sanksi dan layanan aduan dari KCD jika ada oknum sekolah yang menetapkan besaran sumbangan, Asep mengatakan aturan dan sanksinya sudah jelas.

“Jika ada yang melanggar aturan sanksinya juga jelas. Sumbangan itu digunakan untuk kepentingan siswa dan laporan penggunaan dananya juga bisa dipantau, berasal dari mana, digunakan untuk apa,” tandasnya.

Sebelumnya, orang tua siswa di SMAN 10 Depok yang tak mau disebut namanya mengungkapkan adanya pungli berkamuflase sumbangan pendidikan senilai Rp2 juta di sekolah anaknya.

Verified by MonsterInsights