KPK Cegah Wali Kota Bima Pergi ke Luar Negeri

Gedung KPK.

Advertisements

KPK menetapkan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi sebagai tersangka atas kasus proyek fiktif di Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima.

“Terkait barang dan jasa dan ada proyek fiktif juga di PUPR dan BPBD itu juga ada proyek-proyek yang diduga turut serta dalam pemborongannya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (31/8/2023).

Tak hanya itu, Muhammad Lutfi juga diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai Wali Kota Bima.

“Kemudian ada gratifikasi yang diterima oleh tersangka ini,” kata Ali.

Selain itu, KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Luthfi. Hal ini dilakukan atas pertimbangan kepentingan penyidikan.

“Sebagai upaya memperlancar proses penyidikannya, apakah orang yang ditetapkan sebagai tersangka tadi itu dicegah ke luar negeri? Iya, kami sampaikan betul,” lanjutnya.

KPK juga telah mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri atas nama Muhammad Lutfi kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham selama enam bulan ke depan.

“Sejak Agustus ini sampai nanti enam bulan ke depan, dan itupun dapat diperpanjang kembali untuk kebutuhan proses penyidikan yang sedang kami lakukan,” terangnya.

Ali masih enggan mengungkap secara terang benderang nama tersangka dalam penyidikan baru perkara korupsi di Bima ini. Tapi, ia berjanji akan mengumumkan ke publik setelah adanya proses penahanan.

“Pasti kami akan umumkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan kerja-kerja KPK namun tentu ada waktu dan tempat yang tepat,” jelas Ali.

Boy Aditya

Verified by MonsterInsights